Asosiasi Apoteker Siap Mengawal Asuransi Kesehatan BPJS
Harianjogja.com, SLEMAN—Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang digulirkan Pemerintah Pusat rawan terjadinya kecurangan asuransi. Karena itu Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DIY akan terus mengawal program itu.
Ketua IAI DIY Nunut Rubianto menjelaskan, kepesertaan BPJS dalam jumlah banyak berpotensi terjadinya fraud atau kecurangan. Karena itu untuk mencegah timbulnya kecurangan dibutuhkan komitmen semua pihak, baik pemerintah, provider maupun peserta dan juga BPJS.
Terlebih di Indonesia belum ada aturan hukum yang mengatur mengenai kecurangan pada program jaminan kesehatan. Sehingga sangat rawan pihak yang bertindak curang.
“Contohnya, sharing pembayaran juga bisa terjadi, padahal dalam BPJS tidak ada share cost, sepenuhnya ditanggung pemerintah, ini yang belum banyak masyarakat tahu,” terangnya, Kamis (9/1/2014).
Pihaknya bersama Lembaga Anti Fraud Asuransi Indonesia (LAFAI) akan melakukan investigasi, mediasi, konsultasi dan advokasi. Serta melakukan penelitian, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan. Kemudian mengembangkan jaringan kerja. Terpenting adalah sebagai pusat informasi kecurangan asuransi.
“Kepesertaannya bersifat wajib, tapi banyak menemui kendala seperti persyaratan yang tidak jelas, minimnya gerai pendaftaran BPJS, jumlah SDM BPJS yang belum seimbang dengan peserta yang mendaftar,” ungkapnya.
Ia menambahkan guna mencegah dan meminimalisir itu pihaknya membentuk BPJS Crisis Center. Nantinya akan memfasilitasi masyarakat selaku peserta maupun provider untuk menyampaikan segala bentuk keluhan, maupun saran yang konstruktif.
“BPJS Crisis Center bertempat di Sekretariat Pengurus Daerah IAI [Ikatan Apoteker Indonesia] DIY Jalan Sardjito nomor 25 Jogja. Siapapun bisa menghubungi,” urainya.
Sumber : www.solopos.com
 yang digulirkan Pemerintah Pusat rawan terjadinya kecurangan asuransi. Karena itu Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) DIY akan terus mengawal program itu. Ketua IAI DIY Nunut Rubianto menjelaskan, kepesertaan BPJS dalam jumlah banyak berpotensi terjadinya fraud atau kecurangan. Karena itu untuk mencegah timbulnya kecurangan dibutuhkan komitmen semua pihak, baik pemerintah, […] "Pin It")
